Drainase Berwawasan Lingkungan

Drainase Berwawasan Lingkungan Mendengar kata hujan, mungkin yang terbayang di benak kita adalah banjir. Hal ini kerap terjadi karena biasanya saat hujan turun sebagian besar air akan meluap dan menimbulkan genangan ataupun banjir. Namun sebaliknya, ketika musim kemarau sumber air banyak yang mengalami kekeringan karena cadangan air tanah permukaan yang ada habis disedot untuk keperluan rumah tangga dan industri. Inilah permasalahan terkait sektor air khususnya di perkotaan yang harus diperhatikan. Salah satu solusi konkret untuk masalah tersebut adalah dengan memperbaiki sistem drainase perkotaan. 

Sistem Drainase Berwawasan Lingkungan

Drainase didefinisikan sebagai pembuangan air permukaan, baik secara gravitasi maupun dengan pompa dengan tujuan untuk mencegah terjadinya genangan, menjaga dan menurunkan permukaan air sehingga genangan air dapat dihindarkan. Drainase perkotaan berfungsi mengendalikan kelebihan air permukaan sehingga tidak merugikan masyarakat dan dapat memberikan manfaat bagi kehidupan manusia. Kelebihan air tersebut dapat berupa air hujan, air limbah domestik maupun air limbah industri. Oleh karena itu drainase perkotaan harus terpadu dengan sanitasi, sampah, pengendali banjir kota dan lainnya. 

Sebagaimana tergambar pada bagan fasilitas penahan air hujan di atas, menurut Dr. Ir. Suripin M.Eng dari Universitas Diponegoro, berdasarkan fungsinya, terdapat dua pola yang dipakai untuk menahan air hujan, yaitu: 

•    Pola detensi (menampung air sementara), yaitu menampung dan menahan air limpasan  permukaan sementara untuk kemudian mengalirkannya ke badan air misalnya dengan membuat kolam penampungan sementara untuk menjaga keseimbangan tata air.

•    Pola retensi (meresapkan), yaitu menampung dan menahan air limpasan permukaan sementara sembari memberikan kesempatan air tersebut untuk dapat meresap ke dalam tanah secara alami antara lain dengan membuat bidang resapan (lahan resapan) untuk menunjang kegiatan konservasi air.

Pengembangan permukiman di perkotaan yang demikian pesatnya justru makin mengurangi daerah resapan air hujan karena luas daerah yang ditutupi oleh perkerasan semakin meningkat dan waktu berkumpulnya air (time of concentration) pun menjadi jauh lebih pendek sehingga pada akhirnya akumulasi air hujan yang terkumpul melampaui kapasitas drainase yang ada. 

Banyak kawasan rendah yang semula berfungsi sebagai tempat parkir air (retarding pond) dan bantaran sungai kini menjadi tempat hunian. Kondisi ini akhirnya akan meningkatkan volume air permukaan yang masuk ke saluran drainase dan sungai. Hal ini dapat dilihat dari air yang meluap dari saluran drainase, baik di perkotaan maupun di permukiman, yang menimbulkan genangan air atau bahkan banjir. Hal itu terjadi karena selama ini drainase difungsikan untuk mengalirkan air hujan yang berupa limpasan (run-off) secepat-cepatnya ke penerima air/badan air terdekat.

Untuk mengatasi permasalahan infrastruktur tersebut diperlukan sistem drainase yang berwawasan lingkungan dengan prinsip dasar mengendalikan kelebihan air permukaan sehingga dapat dialirkan secara terkendali dan lebih banyak memiliki kesempatan untuk meresap ke dalam tanah. Hal ini dimaksudkan agar konservasi air tanah dapat berlangsung dengan baik dan dimensi struktur bangunan sarana drainase dapat lebih efisien. 

Menurut Dr. Ing. Ir. Agus Maryono dari Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, pengelolaan drainase secara terpadu berwawasan lingkungan merupakan rangkaian usaha dari sumber (hulu) sampai muara (hilir) untuk membuang/mengalirkan hujan kelebihan melalui saluran drainase dan atau sungai ke badan air (pantai/laut, danau, situ, waduk, dan bozem) dengan waktu seoptimal mungkin sehingga tidak menyebabkan terjadinya masalah kesehatan dan banjir di dataran banjir yang dilalui oleh saluran dan atau sungai tersebut (akibat kenaikan debit puncak dan pemendekan waktu mencapai debit puncak). Berbeda dengan prinsip lama, yaitu mengalirkan limpasan air hujan ke badan air penerima secepatnya, drainase berwawasan lingkungan bekerja dengan berupaya memperlambat aliran limpasan air hujan.

Prinsipnya, air hujan yang jatuh ditahan dulu agar lebih banyak yang meresap ke dalam tanah melalui bangunan resapan, baik buatan maupun alamiah seperti kolam tandon, sumur-sumur resapan, biopori, dan lain-lain. Hal ini dilakukan mengingat semakin minimnya persediaan air tanah dan tingginya tingkat pengambilan air. 

Pengembangan prasarana dan sarana drainase berwawasan lingkungan ditujukan untuk mengelola limpasan permukaan dengan cara mengembangkan fasilitas untuk menahan air hujan sesuai dengan kaidah konservasi dan keseimbangan lingkungan. Konsep inilah yang ingin mengubah paradigma lama dalam pembangunan drainase khususnya di perkotaan.

Pelestarian prasarana dan sarana drainase mandiri berbasis masyarakat sangat bergantung pada kemauan dan kemampuan masyarakat dalam mengoperasikan, memanfaatkan, dan memelihara prasarana dan sarana yang ada. Secara umum aspek yang perlu diperhatikan dalam pelestarian adalah pengelolaan prasarana dan sarana serta penyuluhan dan pedoman pemeliharaan yang mengedepankan partisipasi masyarakat. Masyakarat dapat berperan dan berpartisipasi dalam setiap tahapan perencanaan, pembangunan, operasional dan pemeliharaan sistem jaringan drainase melalui beberapa tahap, antara lain:

1. Tahap Survei dan Investigasi : masyarakat dapat memberikan informasi calon lokasi yang akan dibangun dan kondisi setempat seperti kelayakan dari segi teknis dan ekonomi.
2. Tahap Perencanaan : masyarakat dapat ikut serta dalam persetujuan, kesepakatan dan penggunaan dari perencanaan yang telah dibuat.
3. Tahap Pembebasan Lahan : masyarakat memberi kemudahan dan memperlancar proses pembebasan lahan apabila lahan masyarakat terkena dampak pembangunan.
4. Tahap Pembangunan : masyarakat dapat ikut serta dalam pengawasan dan terlibat dalam pelaksanaan sesuai dengan kapasitas dan kemampuan.
5. Tahap Operasi dan Pemeliharaan : masyarakat ikut serta aktif dalam pemeliharan dan pengoperasian, melaporkan jika ada kerusakan.
6. Tahap Monitoring dan Evaluasi : masyarakat dapat memberikan data yang benar dan nyata sesuai dengan kondisi eksisting di lapangan terkait segala sesuatu yang berhubungan dengan pelaksanaan proyek serta dampak yang ditimbulkannya.

Cara paling efektif agar drainase berwawasan lingkungan ini dapat berkelanjutan adalah peran serta masyarakat untuk ikut aktif di dalam penerapan pelestarian air tanah karena jika persediaan air tanah habis, merekalah yang paling merasakan akibatnya. Masyarakat dapat berperan aktif untuk ikut menabung air melalui kolam tandon penampung air hujan, berupa reservoir bawah tanah maupun dengan tangki penampung yang berfungsi menampung dan mengalirkan air hujan yang jatuh dari permukaan tanah, bangunan, juga atap rumah. 

Sumur Resapan, Solusi Termurah

Sumur resapan adalah salah satu solusi murah dan cepat untuk masalah banjir. Umumnya sumur resapan berbentuk bundar dengan diameter minimal 1 meter. Lubang galian sebelah atas sampai lapisan tanah relatif keras dan bersemen agar dilindungi dengan bidang penahanan longsoran dinding sumur (bisa dari bambu, pasangan bata, base beton atau drum). Kedalaman sumur resapan relatif tergantung kondisi formasi batuan dan muka air tanah. Untuk daerah yang muka air tanahnya dalam, kedalaman sumur resapan dapat dibuat hingga mencapai 5 meter. 

Idealnya dalam perencanaan drainase di suatu wilayah perlu direncanakan adanya sumur resapan sehingga dimensi saluran drainase dapat lebih diminimalkan. Untuk hasil yang lebih maksimal, penggunaan sumur resapan dapat divariasikan dengan bangunan drainase lainnya seperti kolam resapan. Upaya ini akan berdampak besar bila semua masyarakat sadar dan mau menerapkannya. 

Peran sumur resapan tentu tidak akan berarti bila hanya beberapa rumah yang menerapkannya. Bayangkan, bila setiap rumah memiliki sumur resapan yang masing-masing mampu meresapkan air hujan sejumlah satu meter kubik dan satu kawasan terdapat sepuluh ribu rumah maka akan didapatkan sepuluh ribu meter kubik air yang dapat meresap ke tanah. Kawasan tersebut dapat mengurangi limpasan permukaan yang akan membebani saluran drainase di hilir dan mampu mengurangi masalah kekeringan pada musim kemarau karena pada musim penghujan, mereka telah menabung air.

Sumber: http://pustaka.pu.go.id/

Revitalisasi Lahan Bekas Tambang

MENTERI ESDM Jero Wacik menyatakan perusahaan tambang kelas kakap, antara lain Freeport dan Newmont, keduanya dari Amerika Serikat, bersedia melakukan negoisasi untuk mengubah kontrak. Dia berharap perusahaan pertambangan lainnya melakukan langkah serupa (SM, 21/ 02/ 12). Pernyataan itu terlihat cukup memberikan harapan dalam pengelolaan hasil tambang supaya lebih menguntungkan negara dan rakyat Indonesia.

Selama ini, posisi Indonesia dalam pengelolaan tambang atau sumber daya alam lain terlihat lemah dalam negoisasinya dengan pihak asing. Padahal bahan tambang itu milik kita  sehingga Indonesia seharusnya lebih berhak mengatur untuk kondisi yang lebih menguntungkan, bukannya  dipermainkan oleh pengusaha asing.

Sektor pertambangan banyak memberikan tambahan pendapatan yang nantinya menjadi anggaran belanja untuk berbagai daerah. Angka pengembalian dana ke daerah cukup besar, antara 15 dan 30% meski realisasinya kadang dikeluhkan karena kekurangtransparan perhitungannya. 

Masyarakat mungkin mengira pemasukan negara terkait usaha pertambangan yang melibatkan perusahaan asing, sangat besar, padahal faktanya tidak. Misalnya, pemasukan dari Freeport untuk negara kita hanya sekitar Rp 20 triliun (Abhisam DM, 2011), kalah jauh dari cukai rokok yang berdasarkan data BI (2011) untuk penerimaan tahun 2002 saja bisa Rp 22,469 triliun, dan terus naik karena tahun 2011 mencapai Rp 62,759 triliun. Tahun ini penerimaan cukai rokok diplot sekitar Rp 72 triliun.

Melihat realitas pengelolaan aneka sumber daya tambang, kita bisa menyimpulkan bahwa Indonesia ditipu pihak asing. Kenapa para pemimpin kita bisa ditipu. Ada apa sampai mereka menyetujui bagi hasil dalam kontrak itu? Padahal pemasukan dari Freeport tidak hanya dari emas, tetapi juga aneka tambang lainnya, termasuk uranium yang harganya sangat mahal.

Banyak Masalah

Usaha pertambangan di Indonesia sampai saat ini memicu beragam masalah, dari  pelanggaran hukum, konflik sosial, kerusakan lingkungan, hingga tindak kekerasan. Usaha pertambangan itu pun belum banyak memberi kesejahteraan nyata bagi masyarakat (Kompas, 20/02/12). Kasus berdarah di Pelabuhan Sape Bima NTB merupakan ekses sosial terkait usaha pertambangan.

Di Papua, masyarakat sekitar areal pertambangan justru disuguhi ketimpangan soal kemewahan. Bila mereka memprotes soal ketidakadilan, aparat kita yang membantu pengamanan di Freeport, menghadapinya dengan kekerasan. Dalam kasus itu, aparat mendapat dana khusus dari perusahaan Amerika tersebut.

Kasus kerusakan lingkungan pun hampir sebagian besar mengait usaha pertambangan. Sebuah stasiun televisi nasional pernah menayangkan liputan kota Samarinda yang kini makin sering dilanda banjir. Penambangan batu bara di Kalimantan Timur secara masif, yang meninggalkan lubang-lubang besar, tanpa perbaikan lingkungan yang memadai, memicu banjir di kota itu, terutama saat musim hujan.

Mungkin kita berpikir fungsi corporate social responsibility bagi masyarakat sekitar area pertambangan, tetapi praktiknya sering tidak dilakukan. Dana CSR diberikan kepada pihak lain dengan ekspose mencolok, supaya memberi kesan perusahaan pertambangan itu menjalankan fungsi sosial kemasyarakatan. Dengan kata lain, melakukan upaya pencitraan tetapi masyarakat sekitar pertambangan yang mestinya memperoleh manfaat sosial ekonomi, justru terlupakan.

Belum lagi, biaya pengelolaan usaha pertambangan terlalu sering tidak transparan. Unsur-unsur dalam cost recovery penuh aneka biaya siluman sehingga mengurangi pendapatan bersih. Pengaruh selanjutnya karena pendapatan bersih yang relatif kecil itu maka sumbangan ke negara kita pun menjadi kecil.

Revitalisasi Pertambangan

Purbayu Budi Santosa, GURU BESAR FAKULTAS EKONOMIKA DAN BISNIS

UNIVERSITAS DIPONEGORO

Sumber : SUARA MERDEKA, 25 Februari 2012

Produk CV Gada Bumi Perkasa

CV Gada Bumi Perkasa CV Gada Bumi Perkasa CV Gada Bumi Perkasa CV Gada Bumi Perkasa CV Gada Bumi Perkasa CV Gada Bumi Perkasa CV Gada Bumi Perkasa CV Gada Bumi Perkasa CV Gada Bumi Perkasa CV Gada Bumi Perkasa CV Gada Bumi Perkasa CV Gada Bumi Perkasa CV Gada Bumi Perkasa CV Gada Bumi Perkasa CV Gada Bumi Perkasa CV Gada Bumi Perkasa CV Gada Bumi Perkasa CV Gada Bumi Perkasa CV Gada Bumi Perkasa CV Gada Bumi Perkasa CV Gada Bumi Perkasa CV Gada Bumi Perkasa CV Gada Bumi Perkasa CV Gada Bumi Perkasa CV Gada Bumi Perkasa CV Gada Bumi Perkasa CV Gada Bumi Perkasa CV Gada Bumi Perkasa CV Gada Bumi Perkasa CV Gada Bumi Perkasa CV Gada Bumi Perkasa CV Gada Bumi Perkasa CV Gada Bumi Perkasa CV Gada Bumi Perkasa CV Gada Bumi Perkasa CV Gada Bumi Perkasa CV Gada Bumi Perkasa CV Gada Bumi Perkasa CV Gada Bumi Perkasa CV Gada Bumi Perkasa CV Gada Bumi Perkasa CV Gada Bumi Perkasa CV Gada Bumi Perkasa CV Gada Bumi Perkasa CV Gada Bumi Perkasa CV Gada Bumi Perkasa CV Gada Bumi Perkasa CV Gada Bumi Perkasa CV Gada Bumi Perkasa CV Gada Bumi Perkasa CV Gada Bumi Perkasa CV Gada Bumi Perkasa CV Gada Bumi Perkasa CV Gada Bumi Perkasa CV Gada Bumi Perkasa CV Gada Bumi Perkasa CV Gada Bumi Perkasa CV Gada Bumi Perkasa CV Gada Bumi Perkasa CV Gada Bumi Perkasa CV Gada Bumi Perkasa CV Gada Bumi Perkasa CV Gada Bumi Perkasa CV Gada Bumi Perkasa CV Gada Bumi Perkasa CV Gada Bumi Perkasa CV Gada Bumi Perkasa CV Gada Bumi Perkasa CV Gada Bumi Perkasa CV Gada Bumi Perkasa CV Gada Bumi Perkasa CV Gada Bumi Perkasa CV Gada Bumi Perkasa CV Gada Bumi Perkasa CV Gada Bumi Perkasa CV Gada Bumi Perkasa CV Gada Bumi Perkasa CV Gada Bumi Perkasa CV Gada Bumi Perkasa CV Gada Bumi Perkasa CV Gada Bumi Perkasa 

Visi Misi CV Garda Bumi Perkasa

CV Garda Bumi Perkasa CV Garda Bumi Perkasa CV Garda Bumi Perkasa CV Garda Bumi Perkasa CV Garda Bumi Perkasa CV Garda Bumi Perkasa CV Garda Bumi Perkasa CV Garda Bumi Perkasa CV Garda Bumi Perkasa CV Garda Bumi Perkasa CV Garda Bumi Perkasa CV Garda Bumi Perkasa CV Garda Bumi Perkasa CV Garda Bumi Perkasa CV Garda Bumi Perkasa CV Garda Bumi Perkasa CV Garda Bumi Perkasa CV Garda Bumi Perkasa CV Garda Bumi Perkasa CV Garda Bumi Perkasa CV Garda Bumi Perkasa CV Garda Bumi Perkasa CV Garda Bumi Perkasa CV Garda Bumi Perkasa CV Garda Bumi Perkasa CV Garda Bumi Perkasa CV Garda Bumi Perkasa CV Garda Bumi Perkasa CV Garda Bumi Perkasa CV Garda Bumi Perkasa CV Garda Bumi Perkasa CV Garda Bumi Perkasa CV Garda Bumi Perkasa CV Garda Bumi Perkasa CV Garda Bumi Perkasa CV Garda Bumi Perkasa CV Garda Bumi Perkasa CV Garda Bumi Perkasa CV Garda Bumi Perkasa CV Garda Bumi Perkasa CV Garda Bumi Perkasa CV Garda Bumi Perkasa CV Garda Bumi Perkasa CV Garda Bumi Perkasa CV Garda Bumi Perkasa CV Garda Bumi Perkasa CV Garda Bumi Perkasa CV Garda Bumi Perkasa CV Garda Bumi Perkasa CV Garda Bumi Perkasa CV Garda Bumi Perkasa CV Garda Bumi Perkasa CV Garda Bumi Perkasa CV Garda Bumi Perkasa CV Garda Bumi Perkasa CV Garda Bumi Perkasa CV Garda Bumi Perkasa CV Garda Bumi Perkasa CV Garda Bumi Perkasa CV Garda Bumi Perkasa CV Garda Bumi Perkasa CV Garda Bumi Perkasa CV Garda Bumi Perkasa CV Garda Bumi Perkasa CV Garda Bumi Perkasa CV Garda Bumi Perkasa CV Garda Bumi Perkasa CV Garda Bumi Perkasa CV Garda Bumi Perkasa CV Garda Bumi Perkasa CV Garda Bumi Perkasa CV Garda Bumi Perkasa CV Garda Bumi Perkasa CV Garda Bumi Perkasa CV Garda Bumi Perkasa CV Garda Bumi Perkasa CV Garda Bumi Perkasa CV Garda Bumi Perkasa CV Garda Bumi Perkasa CV Garda Bumi Perkasa CV Garda Bumi Perkasa CV Garda Bumi Perkasa CV Garda Bumi Perkasa CV Garda Bumi Perkasa CV Garda Bumi Perkasa CV Garda Bumi Perkasa CV Garda Bumi Perkasa CV Garda Bumi Perkasa 

Profile CV Garda Bumi Perkasa

CV Garda Bumi Perkasa CV Garda Bumi Perkasa CV Garda Bumi Perkasa CV Garda Bumi Perkasa CV Garda Bumi Perkasa CV Garda Bumi Perkasa CV Garda Bumi Perkasa CV Garda Bumi Perkasa CV Garda Bumi Perkasa CV Garda Bumi Perkasa CV Garda Bumi Perkasa CV Garda Bumi Perkasa CV Garda Bumi Perkasa CV Garda Bumi Perkasa CV Garda Bumi Perkasa CV Garda Bumi Perkasa CV Garda Bumi Perkasa CV Garda Bumi Perkasa CV Garda Bumi Perkasa CV Garda Bumi Perkasa CV Garda Bumi Perkasa CV Garda Bumi Perkasa CV Garda Bumi Perkasa CV Garda Bumi Perkasa CV Garda Bumi Perkasa CV Garda Bumi Perkasa CV Garda Bumi Perkasa CV Garda Bumi Perkasa CV Garda Bumi Perkasa CV Garda Bumi Perkasa CV Garda Bumi Perkasa CV Garda Bumi Perkasa CV Garda Bumi Perkasa CV Garda Bumi Perkasa CV Garda Bumi Perkasa CV Garda Bumi Perkasa CV Garda Bumi Perkasa CV Garda Bumi Perkasa CV Garda Bumi Perkasa CV Garda Bumi Perkasa CV Garda Bumi Perkasa CV Garda Bumi Perkasa CV Garda Bumi Perkasa CV Garda Bumi Perkasa CV Garda Bumi Perkasa CV Garda Bumi Perkasa CV Garda Bumi Perkasa CV Garda Bumi Perkasa CV Garda Bumi Perkasa CV Garda Bumi Perkasa CV Garda Bumi Perkasa CV Garda Bumi Perkasa CV Garda Bumi Perkasa CV Garda Bumi Perkasa CV Garda Bumi Perkasa CV Garda Bumi Perkasa CV Garda Bumi Perkasa CV Garda Bumi Perkasa CV Garda Bumi Perkasa CV Garda Bumi Perkasa CV Garda Bumi Perkasa CV Garda Bumi Perkasa CV Garda Bumi Perkasa CV Garda Bumi Perkasa CV Garda Bumi Perkasa CV Garda Bumi Perkasa CV Garda Bumi Perkasa CV Garda Bumi Perkasa CV Garda Bumi Perkasa CV Garda Bumi Perkasa